masukkan script iklan disini
Karut
marut wajah lembaga legislatif dari pusat sampai daerah, menunjukkan adanya
problem serius dalam ruang ketatanegaraan kita. “Mogok kerja” beberapa fraksi
di DPRD DKI Jakarta ataupun didaerah lain yang tetap kerja tapi “mogok gagasan”.
Serta sehimpun ketak seriusan Anggota Partai politik di DPRD dalam menjunjung supremasi hukum menjadi satu
penanda serius terhadap permaslahan penguatan sistem demokrasi di berbagai
daerah. Pasca reformasi kita yang merasa hendak
bangkit, seturut justru terjatuh dalam kegelapan arah membangun ruang
kesejahteraan bagi masyarakat. Ada kondisi dimana legilslatif
menjadi nirr Konstitusi dan penuh kondisi yang memilukan.
Kehadiran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membangun prinsip chek and balances di pemerintahan daerah terus-menerus berkelindan dengan Konfigurasi
politik baik secara inetrnal maupun dalam hubungan eksternal dengan pemerintah
daerah. Belum lagi legislatif dengan fungsi, tugas dan wewenangnya tidak menndapat
pengawasan dari lembaga manapun, ditambah lemahnya penegakan hukum dari lembaga
yudikatif, membuat DPRD berjalan tanpa control.
Sementara
itu, wajah partai politik, sebatas tampil didepan publik dalam kerangka memperjuangkan
hak-haknya sementara dalam pelaksanaan
kewajibannya sebagai partai politik kita tidak menemukan apakah kewajiban
tersebut telah dilakasanakan. Pernahkah selama partai politik terbentuk
menjalankan kewajibannya menyampaikan pada masayarakat tetang fungsinya. Bahkan
belakangan sering mencuat DPRD secara berjamaan melakukan reses keluar daerah,
entah hal tersebut ingin menunjukkan bahwa di DPRD memang hanya berisi lalu
lintas tubuh, yang tidak memilki ide-ide tersendiri, fatalnya hasil-hasil reses
tersebut juga tak pernah diungkap kepada publik secara lebih ilmiah tentang
hasil-hasil resesnya. Akibatnya kerja-kerja legal menajdi sarana menghidupkan
penghiburan yang sifatnya sebenarnya menjadi hal privat.
Faktanya
partai politik akan terlihat lebih mudah memperjuangkan haknya, seperti ikut
serta dalam pemilihan umum untuk mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati,
serta calon walikota dan wakil walikota dibanding upaya pemenuhan kewajibannya
melakukan pendidikan politik dan menyosialisasikan program partai politik
kepada masyarakat sebagai upaya menguatkan sistem demokrasi.
Partai
politik sejak ditetapkannya Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik sampai mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tidak
pernah menjalankan funsinya yang mesti diwujudkan secara konstitusioanal
seperti pendidikan politik bagi
anggota dan masyarakat luas agar
menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut
memperlihatkan ternyata partai “separuh” berundang-undang. Memilah-memilah isi
Undang-Undang lalu melakukan hal-hal
yang dianggap paling menguntungkan partai politik.
Pengawasan
secara Internal yang juga dilakukan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Untuk menegakkan tata
tertib DPRD, sebagai amanah Undang-Undang untuk menguatkan posisi DPRD juga
tidak berjalan sesuai harapan rakyat. Jika memeditatifkan ingatan, kita tidak
akan menemukan di tingkat daerah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
melakukan kerja-kerja konstitusional
untuk merawat martabat Lembaga DPRD. Bahkan
dalam berbagai peristiwa hukum ternyata DPRD seperti lembaga yang tak memilki
kekuatan, bahkan cara-cara kerjanya justru melabrak konstitusi.
Kondisi
tersebut memperlihatkan pada publik bahwa menaruh harapan besar terhadap
Lembaga pengawasan DPRD di setiap daerah adalah suatu kekeliruan besar. Tanpa kontrol
secara legal dari publik, DPRD akan tetap menjadi lembaga yang memilki suatu
problem serius, sehingga keberadaannya tidak bisa menjadi juru bicara bagi
kepentingan publik.
Satjipto
Rahardjo dalam kajian hukum Progresifnya menjelaskan tentang bagaimana
pentingnya peran masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan, bagi Tjip
sapaan akrab Satjipto Raharjo setiap orang harus menyadari kemampuan hukum dan
institusi itu sebenarnya terbatas.
Mempercayakan segala sesuatu kepada institusi adalah sikap tidak realistis dan
keliru. Kita menyerahkan nasib kepada institusi yang tidak memiliki kapasitas
absolut untuk menuntaskan tugasnya sendiri. Sementara harapan terhadap BPK tak
mungkin diharapkan sebab BPK hanya lembaga yang ahi dalam pengwasan pengelolaan
keuangan, di berbagai daerah justru banyak pimpinan eksekutif yang diciduk
penegak hukum, meskipun daerahnya mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.
Ada kemungkinan kewajaran dihasilkan dengan melakukan perbaikan satandar
akutansi pelaporan keuangan, namun bisa saja dalam praktik dilapangan tidak
demikian.
Problem
tersebut mestinya membangun nalar berhukum untuk menuntaskan permaslahan
pengawasan yang dilakukan oleh Legilsatif di tingkat Lokal. Dalam upaya menemukan
ruang-ruang adil bagi publik, sekaligus menjaga martabat DPRD agar tetap
bersama masyarakat, bukan semata bersama partainya. Di tengah lemahnya kinerja
partai politik melakasanakan kewajibannya menurut Undang-Undang Partai Pilitik
itu sendiri, maka menggagas hak recall publik disetiap Daerah Pemilihan
masing-masing, menjadi menarik untuk diperbicangkan.
Meskipun
satu problem tersendiri bahwa menggagas hal tersebut juga membutuhkan penguatan
kapasitas masyarakat untuk mampu mandiri menilai apakah Anggota DPRD di
dapilnya melaksankan fungsi, tugas, keweanangannya secara optimal atau tidak. Wacana
menggagas ha recall lewat jalur perundang-undangan tersebut setidaknya bisa
mengamputasi terjaraknya DPRD dari masyarakat.
Hak
recall yang selama ini menjadi
otoritas partai politik, membuat bergesernya teori kedaulatan rakyat menjadi
kedaulatan partai, pergeseran tersebut merupakan ikhtiar tak suci para elit
politik untuk mengokohkan posisi partai politik dalam mencengkram keberadaan
Anggota Partai politik, terkadang hak recall partai politik menemui sisi
problematik ketika Anggota DPRD bersuara demi kepentingan Publik namun tidak
sejalan dengan partai politik, mereka akan mendapat sanski dari partai politik
yang biasa berujung pada hal recall selain itu, ada juga yang kinerjanya memang
sangat rendah namun tetap memangku jabatan. Secara umum Hak Recall
Partai Politik dipahami sebagai penarikan kembali atau pemberhentian dalam masa
jabatan terhadap anggota parlemen (DPR/DPRD) oleh partai politiknya.
Pertanyaan
yang sangat penting selanjutnya adalah kepada siapa sebenarnya Anggota
Legislatif itu bertanggung jawab, apakah pada partai politik ataukah pada
publik sebagai basis paling mendasar dalam peneguhan teori kedaulatan Rakyat. Keyakinan
demokrasi tentu menjawab bahwa mestinya DPRD bertanggung jawab pada masyarakat,
sehingga Jika Anggota DPRD tidak menjalankan amanah Konstitusi, dengan hak-hak
legalnya untuk mengontrol jalannya Kebijakan pemerintah Daerah, maka mestinnya
publik tidak dibiarkan menunggu selama lima tahun untuk “mengadilinya” di
ruang-ruang TPS. Hak recall publik sangat mungkin dijalankan, selama 2 tahun
berjalannya Kinerja DPRD. Pada saat itu, rakyat bisa melakukan hak recall,
untuk melakukan penarikan kembali anggota DPRD yang tidak bisa menjadi harapan
publik, tinggal pada metodenya, apakah pada angka 10 % keinginan masyarakat di
dapil tersebut menghendaki pergantian sudah bisa dijadikan dasar hukum untuk
melakukan hak recall publik, tentu hal tersebut butuh kajian secara mendalam, dengan
terlebih dahulu menguatkan kualitas berdemokrasi masyarakat kita.
Penulis
: Kaharuddin A
