masukkan script iklan disini
Hukum tak mengenal
ke-adilan, apalagi tentang cinta. Keadilan,
hanyalah sebuah ilusi dari Krisis positivisme hukum. Ditandai kegagapan, kelu dan
tak waras kala berjumpa dengan problem masyarakat. Mungkinkah yang adil itu ada
pada yang legal ataukah diseberang sesuatu yang legal. Derrida pun juga pernah
mempertanyakan tentang hal itu. Sementara moralitas penegakan hukum pun bukan
pada tempatnya. Hukum menjadikan manusia seolah objek material semata,
pembacaan menumbuh dalam teks, tanpa dialog dengan konteks, disana nurani
tertawan kama-kamar kepastian hukum, benaralah Ujaran Satjipto Rahardjo, manusia
diperuntukkan untuk hukum.
Positivisme Hukum terus
menegakkan diri dalam gelombang rasionalitas formal. Dunia modern seolah mengedepankan
Humanisme dan keadilan yang sebenarnya tak humanis, tak bertumbuh dalam
keadilan. Nietzche dalam sabda Zarathustranya mengukap; Dalam dunia modern
alih-alih meratapi apa yang tampak sebagai kesia-siaan, dunia modern harus
banyak belajar tertawa dalam menghadapi tragedi.
Mungkinkah hukum
memartabatkan manusia atau sekadar memartabatkan pasal-pasal atas nama
kepastian hukum. Positivisme hukum tak memberi jeda kepada manusia untuk
sekedar menjadi waras dalam menetapkan sebuah perbuatan yang dianggap melawan
hukum. Penegakan hukum ataukah penegakan Undang-Undang. Tak ada permenungan,
sepenuhnya mekanis, semuanya berpulang ke-kepastian.
Positivisme hukum
menghentikan lompatan refleksi falsafati, sementara kegilaan adalah kehilangan
berpikir secara humanis, ia dusta atas keunggulan manusia. Widodo Dwi Putro
dalam bukunya Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum menuduh secara serius
Hukum Positif (Premis Mayor) dan Fakta
(Premis Minor) tidak pernah berbicara dengan sendirinya, melainkan
diinterpretasi dalam kerangka paradigma
tertentu, namun persoalan interpretasi
seperti dalam sangkar besi (iron cage), karena jawaban diam-diam
sudah tersedia dalam positivisme hukum. Tak ada yang boleh melampaui yang
legal, Kebenaran dalam Positivisme adalah sesuatu yang diperoleh ditingkat
tertinggi yang disebut kepastian itu sendiri.
Positivisme hukum
sedang diruang kegilaan, jika manusia adalah objek tanpa pendekatan humanis itu
sendiri. Bukankah hukum adalah sarana menata keadaban manusia? Pada saat itu
pernahkah ada refleksi dialogis perselisihan antara kepastian dan keadilan ?
ataukah memang hukum modern mengubur semua ikhwal mula kemanusiaan, sebagai
bagian dari human nature. Akhirnya,
betapa buruknya implikasi sosial dari norma yang dipositifkan maka penegak
hukum harus terikat padanya. Sebuah kondisi yang tentu memilukan.
Semisal Tragedi
Positivisme hukum di Tahun 2016 yang mendera pemuda bernama Muhammad Kusrin bin
Amri. Pria Wonosari, Jawa Tengah, lulusan
Sekolah Dasar yang mendekam dalam
penjara dan televisi rakitannya dimusnahkan karena ketakmapuannya memilki izin pembuatan
sebagaimana industri-indutri besar lainnya. Atau semisal perempuan tua bernama
Mbah Minah yang dituduh melakukan
pencurian 3 buah kakao oleh Perusahaan
perkebunan PT Rumpun Sari Antan (RSA) lalu divonis hakim melanggar pasal 362
KUHP dan divonis pidana 1 bulan 15 hari. Seringan apapun hukumannya mereka
adalah orang yang dituduh bersalah atas nama positivisme hukum.
Tragedi dari Positivimse
hukum tiada pernah berjeda. Kisah Fidelis
Ari, warga kelurahan Sekadau, Kalimantan Barat, dengan tanaman 39 Pohon ganja
untuk mengobati istrinya Yeni Riawati yang mengidap penyakit langka
Syringomyelia, juga berujung tragedi dihadapan episentrum penegakan hukum yang
memisah dari anasir-anasir kemanusiaan., mereka penegak hukum, memang belajar
tertawa dari tragedi-tragedi yang ada. Sebuah kekecewaan bersama terhadap nalar
penegakan hukum kita.
Seperti Kusrin, Mbah
Minah. Fidelis Ari Akhirnya mendekam dalam tahanan, atas nama pasal-pasal. Bersama
dengan itu, atas nama “hukum” manusia menjadi objek hukum tanpa pendekatan
keadilan. Sebuah lonceng kepulangan ke-kepastian. Berdentum, menggema keras,
menadai kehidupan berhukum adalah soal legal formal semata, soal teks-teks yang
kebenarannya terbaca dalam penggalan huruf per huruf.
Kisah Fidelis Ari itu
mengharukan. Tapi positivisme hukum tak mengenal cucuran air mata. Di media
online deliknews.com, disebutkan sejak menggunakan ekstrak ganja yang dibuat
suaminya, tanda-tanda kesembuhan menghampiri istri Fidelis Ari. Sebelumnya susah
tidur, bisa nyenyak, yang mulanya susah
makan, mulai makan, yang semula tidak bisa berbicara sudah bisa bercerita,
termasuk cerita masa lalunya. Tapi semua itu berakhir dalam nalar penegakan
hukum oleh Badan Narkotika Nasional. Tertangkapnya Fidelis Ari, menadai upaya
perawatan terhadap istrinya berakhir pula.
Kompas TV pun
menampilkan keluarga Fidelis Ari yang turut
mengujarkan kondisi Yeni Riawati setelah mengkonsumsi ekstrak ganja, “Yeni
Riawati mampu menghabiskan setengah apel
dalam sehari, satu mangkok kecil makanan, dan luka-luka disekujur tubuh
mengering, bahkan dan ada satu luka dipinggang belakang yang yang terbuka lebar
perlahan mulai tertutup”. Begitulah ungkapan dari keluarga Fidelis Ari kala
mengurai perjuangan penyembuhan Yeni Riawati.
Tapi itulah kisah haru,
sisi humanis yang selalu tumbuh memeluk manusia meski dianggap tak wajar oleh
positivisme hukum. Demi Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Karena
menamam 39 Pohon Ganja dirumahnya untuk mengobati sang istrinya berakhir penangkapan.
Budi Waseso, Kepala BNN
dalam berbagai pernyataannya dimedia menjelaskan tak ada alasan apapun untuk
memaafkan Fidelis Ari karena telah terbukti melanggar Pasal 111 Undang-Undang
Nomor 53 tahun 2009 tentang Narkotika, Fidelis Ari menurut pasal 111 telah
terbukti menanam ganja. Ironi tapi itulah fakta yang membuka mata. Penegak hukum
menjadi “pekerja undang-undang”, mereka lupa bahwa Hukum selalu tumbuh dari
alasan-alasan Filosofis, selalu ada nurani yang terketuk yang mestinya tidak
dilupakan.
Tragedi Kursin, Mbah
Minah dengan kasus tiga kakao, kasus “pencurian” sisa panen randu juga kasus
Fidelis Ari akan mewarnai kelamnya wajah berhukum bangasa kita, tragedi yang
tak pernah disorot oleh Penguasa, karena disana tak ada ruang “basah”. Mereka akan
lebih sibuk membincang revisi Undang-Undang KPK, berselisih tentang Pimpinan
DPD, sibuk melakukan reses ketimbang menyoal problem penegakan hukum terhadap
masyarakat kecil. Positivisme hukum memang memastikan masyarakat telah kalah
bersaing dalam permenungan menemukan keadilan.
Senja kala hukum telah
tiba. 32 hari setelah Fidelis Ari dalam
tahanan, penyakit istrinya kambuh kembali, dan akhirnya meninggal dunia. Istri
Fidelis Ari, yang mengidap penyakit langka itu, akhirnya terbaring selamanya.
Positivisme hukum telah membaringkannya
di pusara keabadian. Keadilan dan Cinta bukanlah miliki Fidelis Ari, ataupun istrinya
Yeni Ariawati. Keadilan dan Cinta hanyalah milik pasal-pasal yang tertera dalam
Undang-Undang.
Antara keadilan,
kemanfaatan, serta kepastian hukum memang tak berkesudahan, tak pernah
bergandengan, bertentangan serta berkelindan dari masa-ke-masa. Nietzsche pun
pernah menyorot Keadilan dalam Negara Hukum modern untuk tidak boleh memercayai
keadilan yang di sampaikan oleh banyak orang, sebab itu adalah keadilan mereka
bukan keadilan kita.
Pada akhirnya menurut Widodo
Dwi Putro “Kita tidak bisa menarik batas yang jelas dan pasti antara hukum dan
keadilan, tetapi kita bisa menggambarkan bahwa keadilan adalah suatu konsep
yang jauh melampaui hukum sehingga keadilan tak bisa sepenuhnya dipastikan dalam
rumusan hukum. Hukum tanpa keadilan tak layak lagi disebut hukum, tetapi
keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan”.
Penulis
: Kaharuddin Anshar
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas
Muslim Indonesia
