Musibah Rule of Man

masukkan script iklan disini

Diberbagai daerah, pentas  rule of law  tak pernah menjadi semangat  pemerintahan daerah untuk menjalankan roda pemerintahan menuju “kebahagiaan” rakyatnya.  Konstitusi sebagai kesepakatan ideal cita kebangsaan  sepertinya tak berjejak. Politik dan hukum berkelindan, bertuburukan tiada akhir. Lalu hukum terjatuh dalam kamar gelap kekuasaan. Dalam reflkeksi perkembangan hukum , politik akan kerap tampil superior sementara hukum menjadi begitu  inferior di hadapan politik.

Tak ayal akan kita temui sebagian penyelenggara pemerintahan daerah lebih taat kepada pemimpinnya, ketimbang taat terhadap perintah Undang-Undang. Kejadian-kejadian itulah yang membuat rule of law menjadi rule of man . Menurut Prof Soetandyo hal tersebut terjadi karena ada  karakter mayoritas individu dalam institusi-institusi negara, tampil ke muka publik lebih cenderung “menaati” pemimpinnya bukan taat karena adanya  materi peraturan yang ada.

Beberapa bulan yang lalu, mencuat kepublik bagaimana Presiden Jokowidodo membentuk satgas saber Pungli. Satuan Tugas sapu bersih Pungutan Liar,  untuk menghilangkan praktik-praktik yang melembaga secara institusional di berbagai institusi pemerintah dari pusat sampai daerah. Hal tersebut mungkin lahir dari perspektif social legal research terhadap kondisi daerah pasca reformasi yang mengalami keterpurukan pada sisi penegakan hukum.

Fenomena tersebut menarik, bahkan memantik upaya refleksifitas paradigma “kesadaran” penegakan hukum bangsa kita. Upaya Pemerintah Jokowi untuk menghapuskan praktik pungutan liar diberbagai daearah ternyata juga disambut dan dilaksankan dengan begitu cepat. sementara disatu sisi praktik-praktik korup, dan pelanggaran pembuatan kebijakan yang tidak sesuai prosedur hukum juga tetap terjadi namun sulit tersentuh oleh penegakan hukum.

Ada antinomi (kenyataan yang kontroversial) dalam paradigama penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum  dibentangkan karena sosok yang memberi perintah adalah presiden Jokowi sementara penegakan hukum karena adanya perintah peraturan perundang-undangan justru diabaikan, diberbagai daerah penyelenggara negara lebih menjalankan titah kepala daerah meskipun kadang bertentangan dengan aspek-aspek legal yang mengikat lahirnya sebuah kebijakan. Pada praktik tersebut rule of law terdesak, bahkan mungkin telah ditawan lalu menjadi rule of man.

Kekuasaan menelikung hukum di persimpangan demokrasi, begitulah ungkapan yang bisa memperlihatkan gejala duniawi hukum kita. Akibatnya praktik kepatuhan menjalankan kekuasaan hanya disebabkan endapan rasa takut terhadap pemimpin bukan karena patuh  pada peraturan perundang-undangan sebagai konsekwensi logis  dari pardigma Negara Hukum itu sendiri.

Tak bisa dibayangkan jika Jokowi akan berkunjung kedaerah, semua akan membungkuk, kepalsuan ditampilkan, disuguhkan, disajikan penuh khidmat, sementara banyak problem koruptif yang tidak tersentuh,  Transpolitika mungkin Yasraf Amir Piliang menyebutnya.

Disana ada non diri yang diajukan pada publik dan pemimpin, ketaatan beroleh pujian tapi dalam kenyataannya tak demikian adanya. Dalam penegakan hukum yang tampil adalah bukan diri penegak hukum yang utuh, tetapi mengalami keterbelahan, kegandaan. Ada kekusaan yang selalu membuat subjek tak mampu hidup pada kamar subtansial. Disanalah pemikiran orde baru masih terolah, menumbuh menjadi pemikiran paradigmatik penegakan hukum kita. Ketaatan dalam penegakan hukum adalah soal apa yang diperintahkan yang berkuasa bukan oleh mekanisme legal yang telah dibentuk sebelumnya.

Terdesaknya rule of law menjadi rule of man membuat karakter Negara Indonesia, beralih dari Negara Hukum Pancasila menjadi Negara Kekuasaan. Ada kondisi, dimana pemikiran dan mental orde baru dalam ranah penyelenggara negara tetap bertahan. Meskipun banyak yang “menduga” reformasi 1998 pula telah menumbangkannya. Semua bersepakat rezim besar yang menakutkan tersebut telah tumbang, namun siapa bisa menyangkal jika cara berpikir dan mentalnya tetaplah bersetia kokoh dalam penyelenggaraan negara hari ini.

Tak jarang  kita temui pembangunan  di daerah asal-asalan, tanpa mengikuti mekanisme yang legal asalkan diperintah oleh pimpinan persolan regulasi adalah hal yang lain. Di berbagai daerah pula, orang akan lebih bersetia dikantor-kantor jika ada kunjungan bupati ataupun walikota. Anggota DPRD lebih setia pada partai politik ketimbang setia terhadap Undang-Undang dalam  menjalankan hak-hak legalnya untuk memperjuangkan masyarakat, hampir kita tak pernah mendengar DPRD mengajukan hak interplasi, angket dan menyatakan pendapat, untuk menyoal kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat, mungkin kita akan menemukan adanya ketakutan menjalankan hak legalnya karena tekanan politik. Disi yang lain Institusi penegak hukum yang diharapkan tenyata akan lebih bertindak cepat dalam persoalan pungli dan mengabaikan persolan korupsi yang lain hanya karena tak mendapt perintah Khusus dari Presiden. Parade Rule of man akhirnya menjadi musibah berkebangsaan kita.

Disanalah pemikiran dan mental orbaisme masih mengental dan patut untuk ditunjuk terang-terangan. Ketakutan di sanjungkan kepada kekuasaan, padahal seyogyanya ketakutan dalam negara hukum pancasila adalah karena ada ikatan Undang-Undang  serta moralitas tanggung jawab untuk  mengelola pemerintahan daerah yang bertanggung jawab pada publik.

Kenyataannya memang demikian, ruang publik yang diatur lewat berbagai produk hukum sering di campur adukkan dengan ruang privat oleh pelaku penyelenggaran pemerintahan daerah. Akibatnya tak terjaraknya kepentingan pribadi dengan pelaksanaan fungsi Pemerintahan daerah membuat benturan-benturan kepentingan individu dan politik kerap menyandera jalannya roda pemerintahan daerah.

Persis hukum tidak dijalankan secara akuntabel. Dimana-mana masyarakat kerap mempersoalkan kebijakan pemerintahan daerah, entah menyorot eksekutif atau legislatif ataupun lembaga yudikatif yang memilki kamar kewenangan masing-masing. Tanpa akuntabilitas maka hampir tiap fase pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah adalah sebuah spekulasi penuh untung-untungan. Kenyataan tersebut membuat Hukum tidak ditampilkan sebagai penjaga martabat lembaga negara.

Bernard L Tanya dalam bukunya Hukum dalam Terang Etika bahwa pada ujung yang terburuk, suasana seperti ini membuka ruang tawar menawar dan mudahnya munculnya para mafia. Padahal akuntabilitas tidak mengenal kepura-puraan dan manipulasi. Akuntabilitas menuntut penjelasan terbuka yang mampu diterima nalar, ia tidak cukup dengan penjelasan yang dipenuhi argmumentasi penipuan logis (ignoratio elenchi), sehingga sangat butuh mengguji kebijakan yang bertentangan dengan harapan publik dari segi keabsahannya maupun dari segi urgensi kebutuhan, manfaat serta implikasinya.

Problem tersebut, kerap selalu melanda pemerintahan daerah, ada karakter meninggalkan peraturan dan mendekat pada “pimpinan” yang secara konsisten terus melembaga secara institusional. Karakter itu bersemuka dengan pola pengelolaan pemerintahan yang sering menjadi sorotan publik, banyak hal yang dilakukan namun tidak mampu di pertanggungjawabkan secara akuntabel yang hanya dilandasi “otoritas” kekuasaan. Hal tersebut akan tetap menyejarah jika para penegak hukum membiarkan hal-hal sperti itu tetap terjadi, padahal tindakan penegakan hukum bisa menjadi pembelajaran bagi lahirnya ketaaatan penyelenggara Pemerintahan terhadap peraturan yang ada.

Lalu bagaimana mestinya penegak hukum bertindak jika diberbagai daerah ternyata ada praktik kekuasaan yang mengalahkan peraturan yang telah ada? seperti pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan yang sebenarnya bersebrangan dengan proses-proses legal yang ada. Apakah konsen penegakan hukum hanya pada Pungutan Liar karena ada perintah dari Presiden Jokowi, ataukah Upaya Pemerintah Pusat itu mesti diterjemahkan secara lebih subtantif untuk berbagai persoalan lain yang meminggirkan rasa keadialn bagi masyarakat luas.

Tetapi Fakta yang muncul adalah adanya  keterbelahan paradigma dalam penegakan hukum, keterbelahan yang cukup memilukan dimana semangat pembangunan daerah yang mestinya berjalan dengan penuh akuntabilitas tidak berjalan sesuai aturan yang ada sebab penegak hukumnya tidak berani tampil untuk menegakkan aturan-aturan yang mestinya mengikat pemerintah  agar tidak menggunakan kekusaannya secara sewenang-wenang. .

Pada akhirnya kenapa daerah tak mampu berkembang pesat serta berdiri diatas koridor hukum, karena hampir semua pimpinan  daerah hanya berhasil menyerap gaya blusukan Jokowi, tapi tak meyerap ide-ide pembangunannya yang mengarahkan pada sisi akuntabilitas dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ada. Disatu sisi penegak hukum memang terlihat sangat lemah dalam menghadapi problem-problem penegakan hukum di berbagai daerah. Maka jangan heran jika kekuasaan tampil menabrak peraturan yang ada, karena penjaga hukum telah terlebih dahulu abai dalam menjalankan tugasnya sendiri.

Oleh: Kaharuddin Anshar