masukkan script iklan disini
Irama
dan gelombang pesona, munculnya pemimpin organik (non parpol) semisal Ahok di
Jakarta, bagai gemuruh badai bagi rumah-rumah angkuh partai politik yang sejak
kala dibangun dari megahnya berhala pragmatisme berpolitik. Badai itu, kini luluh
lantahkan sikap angkuh, congkak partai politik yang kerap di gugu sebagai pilar
penentu munculnya pemimpin-pemimpin baru dalam demokrasi.
Hembusan
perubahan itu, menghempas wajah serta rupa partai politik.
Tak ada yang tersisa, wajah partai politik kini tertunduk lesu mungkin pula bersimpuh di
antara puing-puing kenyataan bahwa partai politik mengalami kegagalan meramu
fungsinya.
1998-2016.
Waktu yang cukup lama, Sejauh itu reformasi telah menggelindingkan harapan,
tetapi selama itu, hikayat kebuntuan partai melahirkan pemimpin dari rahim
politik adalah laku serta tutur yang tidak bisa dipenuhi pula. Perlahan waktu
mulai menasbihkan, partai politik selalu hidup dalam jarak yang begitu jauh
dengan masyarakat. Kini rupa lama partai politik purba itu perlahan tenggelam,
ia karam diterpa badai politik baru. Sebuah badai dari politik kesukarelaan rakyat.
Setelah
politik purba-pragmatisme perlahan karam, Peraliham musim semi politik pun tiba.
Harapan perubahan yang dinanti kian lama, dijamu penuh harap oleh rakyat. Politik
kini hadir dalam rupa lain. Ia tak lagi
sepenuh paksa. Kini ia merupa politik kesukarelaan, ia menembus batas-batas
suku, etnis, agama, serta daerah. Lihatlah semua itu, gegap gempita rakyat begitu
meriah menjemput model kepemimpinan Ahok di jakarta. Mereka bersatu membangun
kritik konstruktif atas gejala partai yang hanya menjadikan rakyat sebagai alat
dalam demokrasi prosedural.
Tetapi,
apa yang salah dengan politik kesukarelaan, partai tanpa malu kemudian menggugat
dan besikukuh bahwa politik kesukarealaan sebagai sebuah upaya deparpolisasi. Aneh,
tapi sebuah fakta, sengkarut pikir yang tak objektif di ajukan untuk
meruntuhkan kebebasan berdemokrasi yang juga di junjung luhur dalam konstitusi
berkebangsaan.
Stigmatisasi
negatif politik kesukarelaan tersebut mengkristal penuh tajam, mungkin karena ladang perburuan kekuasaan mulai
menyempit, dan partai politik tak mampu mengikuti irama dan pesona indah politik kesukarelaan yang muncul di tengah
masyarakat.
Politik
kesukarelaan rakyat mengusung calonnya tanpa jalur partai di tuduh sebagai
sebuah upaya deparpolisiasi, ia mulai dihambat dengan kekerasan institusional yang dilakukan
oleh partai politik, sebuah model kekerasan yang kerap menyejarah lewat
kekuatan politik parlemen. Kekerasan institusional, muncul kepermukaan dalam
wujud rencana revisi Undang-Undang
Pemilihan Kepala Daerah untuk menambah persyaratan jumlah dukungan untuk calon perseorangan.
Senja
kala partai politik, sebut mereka yang kian tak percaya dengan partai politik.
Bukankah ditolaknya partai dalam tatakrama kehidupan politik, memberi
ruang lain dari istilah deparpolisasi era otoritarianisme Soeharto
dengan deparpolisasi di era demokratisasi pasca reformasi.
Deparpolisasi
era otoritarianisme kala itu mahfum dipahami lahir dari gerak eksternal ditandai dengan tindakan rezim yang
mengkrangkeng partai yang tidak berkuasa, saat itu psikologi masyarakat di
tekan untuk menjauhi partai yang mereka gandrungi. Sedangkan deparpolisiasi era
demokratisasi ditandai dengan gejala menyeruaknya pisikologi masyarakat yang
mulai memilih menjauh secara sukarela dari
partai politik untuk menentukan pemimpinnya.
Deparpolisasi
dalam demokrasi adalah rupa yang di peroleh partai politik dari proses gerak alamiah partai politik. Tindakan
partai politik yang menciptakan pola koruptif, politik transaksional, politik
kekerabatan dan ketak mampuan menciptakan perubahan menjadi penyebab rakyat
secara perlahan menjauhi partai politik, saat itulah deparpolisasi telah
dilakukan oleh kader partai politik sendiri, perlahan partai mulai berada di
jalan sunyi tanpa massa politik. Ada bunyi lonceng kehancuran jika partai tidak
segera berbenah diri, dan masih saja terus mencipta deparpolisasi terhadap dirinya
sendiri.
Dalam
demokrasi, menyeruaknya psikologi masyarakat yang berada pada ambang jenuh
terhadap tradisi partai politik, lalu memilih menjauh dari partai politik
adalah ciri proses perjalanan demokrasi di tingkatan masyarakat yang mulai
selangkah lebih progresif membangun kritik langsung pada partai politik.
Memang
mahfum pula kita ketahui, Ciri yang paling pokok dalam demokrasi adalah
kebebasan. Sebab itulah salah satu
prinsip penuh luhur dalam UUD 1945 menyemaikan tentang jaminan kemerdekaan
berserikat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kala itulah partai politik
didaku menjadin pilar utama, kemerdekaan berserikat dalam ruang demokrasi
ke-Indonesiaan.
Tetapi
wujud demokrasi kemudian diramu lain oleh partai politik, ia hikayat zaman
modern. Dirituskan penuh sakral, sepanjang trayeknya hanya gaung menggemakan
kedaulatan politik, namun di posisi yang lain ia gamang tentang kedaulatan
ekonomi bagi rakyat. Gamang tentang kesenjangan pembangunan yang merawankan
resisitensi sosial.
Partai
politik dalam demokrasi yang subtansial tidak hanya menjadi mesin pelengkap
menuju kekuasaan. Partai politik sebagai institusi legal politik harus menjadi
saluran kehendak rakyat. Sebab itu kealpaan partai politik melaksanakan
fungsinya mencirikan negara atau
pemerintah daerah terus akan berada dalam ruang instabilitas. Kondisi itu
memungkinkan gelombang politik kesukarelaan rakyat melawan rezim politik.
Samuel
P Huntington ilmuawan politik mengatakan, partai politik merupa ciri tegas
masyarakat modern, Fungsinya adalah mengorganisir massa dibidang politik,
tetapi bukan semata mendekatkan masyarakat dengan kekuasaan, partai politik sebagai institusi legal
politik mesti membangun jembatan mencipta kesejahteraan bagi rakyat.
Tradisi
penuh kealpaan partai politik dalam merawat fungsinya berujung senjangnya
hubungan partai politik dengan masyarakat. Kekerasan institusional, lewat
produk kebijakan yang selalu dipentaskan
secara meriah , tak merasa malu, berujung pada sebuah titik jenuh politik.
Rakyat perlahan menjauhi partai politik
dan mencari alternatif lain.
Fenomena-fenomena
tersebut justru tidak menjadi bahan evaluasi, untuk mengevakuasi sekarat partai
politik sebagai pilar demokrasi. Alih alih melakuakan perbaikan dalam
pengkaderan partai politik, fenomena munculnya pemimpin organik (non parpol) dan
politik kesukarelaan dari rakyat dianggap sebagai deparpolisasi. Padahal secara
konstitusional jalur independen adalah jalur yang juga konstitusional sama
halnya dengan jalan dukungan partai politik itu sendiri.
Huntington
lalu menutur tegas bahwa kekerasan dan isntabilitas negara, sebagian besar
karena derasnya perubahan sosial, dan semakin maraknya mobilisasi
kelompok-kelompok baru yang berpartisipasi dalam politik. Namun Pada sisi lain,
perkembangan lembaga-lembaga politik sebagai saluran justru lamban, bahkan mengalami
stagnasi yang begitu akut.
Selamat
datang gema politik kesukarelaan di Palopo dan
Luwu. Adakah sosok yang mampu memantik politik kesukarelaan di tanah Sawerigading.
Serasa sulit untuk menjawab hal tersebut. Sebab nyata, kita masih berada dalam
selimut kabut tebal yang dihiasi wajah-wajah calon pemimpin lama yang selama
ini bukan lahir dari politik kesukarealaan, sedang politik kesukarelaan adalah
keadaban berpolitik yang lahir dari sebuah kepercayaan pada sosok manusia yang
dianggap memiliki kelebihan, ketegasan dan anti politik transaksional. Ia figur
yang mungkin akan dianggap aneh ditengah kelaziman cara berpolitik yang masih
sangat purba sepenuh gerak politik machivelian etik.
