masukkan script iklan disini
Setiap produk hukum yang mulai
menepikan tujuan akan keadilan serta kemanfaatan pada rakyat, hakikatnya telah
berhenti menjadi hukum (Kaharuddin Anshar)
Kehadiran
Satjipto Rahardjo dengan Paradigma Hukum progresif, nampak mulai menghiasi
diskusi panjang tentang keberadaan Hukum di Indonesia. Satjipto Raharjo Mulai
membedah, mengoreksi wajah posistivisme hukum Indonesia. Hukum yang selalu di
dominasi politik, serta penuh tradisi
analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek.dianggapnya
justru akan melahirkan sebuah tragedi
hukum. Bagi Satjipto Rahardjo, kelahiran hukum sedari awal baginya terus berdiaspora mengalami kecacatan, ia tertatih
meninggalkan tujuan pilosofisnya serta problem sosial yang melaju begitu cepat.
Sehingga hukum tak mampu merumuskan masalah-masalah secara tepat dalam
masyarakat. Dalam kenyataannya tersebut hukum kemudian justru memproduksi kekeruhan sosial baru, dan bukan menjadi sebuah
instrumen mendatangkan keadilan serta menata kebahagiaan manusia.
Sebelum
kehadiran Satjipto Rahardjo dengan paradigma hukum progresifnya, Roscou Pound sebagai
pemikir dalam aliran Sosiological Jurisprudence juga telah mencoba menjembatani
hukum agar keluar melampaui aspek positivismenya (antithese positivisme), ia tampil dengan wajah gagasan hukum
tentang law as a tool of social engginering, hukum sebagai sarana perekayasa
perubahan sosial, dimana dalam aliran hukum tersebut menitik beratkan hubungan antara masyarakat
dengan hukum. Hukum bagi Roscou Pound dicitakan untuk melakukan pembaruan
sosial dimasyarakat.
Jika
Pemikiran Hukum yang di ajukan oleh
Roscou Pound itu telah memantik nyala
dalam meretas semakin gelapnya peran hukum, Pula kemudian di Indonesia Satjipto
Rahardjo hadir nmenghiasi wajah hukum indonesia, ia mengajukan gugatan
paradigmatik terhadap wajah hukum Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo yang
dikutip oleh Nomenson Sinamo, Hukum progresif adalah hukum yang bertujuan untuk
pembebasan baik dalam cara berpikir maupun cara bertindak dalam hukum, sehingga
mampu membiarkan hukum itu mengalir menuntaskan tugasnya mengabdi kepada
manusia dan kemanusiaan. Hukum harus terus mengalir membawa misi pembebasan
untuk manusia yang lebih sejahtera dan bermartabat.
Tetapi
keberadaan hukum yang mestinya melahirkan Jagat keadilan, ketertiban dan kesejahteraan
pun, mulai mengalami keretakan, menjadi puing-puing lalu terserak secara perlahan.
Hukum mulai meninggalkan tujuannya lalu berkelindan penuh refresifitas terhadap
realitas, Dalam kondisi sosial seperti ini membutuhkan ruang kontenplasi terhadap rupa hukum
indonesia, hukum harus selalu terbuka, hukum harus bergerak lebih progresif sebagai sebuah ilmu untuk
menemukan kebenaran akan apa yang seharusnya.
Politik
Hukum Progresif
Menurut Satjipto Rahardjo Politik Hukum merupakan aktivitas
memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan
hukum tertentu dalam masyarakat. Ia Menjadi sebuah metode bagaimana membumikan tujuan
hukum dalam konteks sosial
Politik
hukum dimampukan tampil dalam wajah baru, kemampuan dalam membaca problem sosial menjadi penentu
keberhasilan arah Politik Hukum setiap lembaga negara dalam menciptakan suatu tujuan
sosial. Sebab itu Nalar Politik hukum progresif juga tak dilepaskan dari arah
konstitusi bernegara, Jimly Asshidiqie dalam Bukunya Konstitusi Dan
Konstitusionalisme mengatakan bahwa bernegara tidak lain adalah berkonstitusi oleh
karena itu berkonstitusi itulah yang disebut bernegara, sehingga segala produk
Hukum tidak boleh menjauh dari ruang filosofis UUD 1945 serta Pancasila sebagai
Filsafat Gerak berkebangsaan.
Dengan
demikian, munculnya berbagai produk hukum harus menegakkan hak –hak konstitusi
setiap warga negara, menciptakan kemartabatan rakyat, pencapaian terhadap hal
tersebut mampu terwujud jika cara-cara menciptakan ke-adaban sosial itu dilandaskan
pada pembacaan tujuan berkonstitusi itu sendiri, Ruang sosial mesti dipenuhi
Politik Hukum yang Progresif, politik yang menghadirkan Hukum dalam Proses
menghidmat pada Keadilan bukan pada kekuasaan.
Politik
hukum progresif harus menjembatani antara positivisme hukum dan realitas sosial
yang tejadi, ius constituendum bergerak
perlahan menjasi ius constitutum yang
baru, dalam hal tersebut mereka yang di beri kewenangan, amanah-sosial dalam
institusi-institusi bernegara, harus membangun nalar politik hukum dengan metode interaksi sosial
(Hukum- Partsisipatif). Jika tidak demikian maka ruang sosial akan dipenuhi
ketidak tertiban, ketidaksejahteraan, lalu perlahan hukum menjadi sebuah barang
yang lapuk dalam memberikan peran yang semestinya.
Jalan
hukum progresif dalam ruang politik hukum memang bukan sebuah hal yang mudah,
sebab dalam buku Satjipto Rahardjo tentang Sisi Lain Hukum Indonesia, ia
menjelaskan bahwa segala permaslahan sosial tidak mesti dilihat secara yuridis-normatif
(manusia untuk hukum), melainkan hukum untuk manusia, pada titik itu bagi Satjipto
Raahardjo sebenarnya ingin ingin menunjukkan Nalar politik hukum progresif, kemanusiaan
harus menjelaskan kedudukan hukum terhadap manusia, serta Kebijakan yang muncul
harus manampakkan cita-rasa kemanusian itu sendiri.
Membaca nalar
politik hukum progresif, bisa dilihat dari sejauh mana kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah dapat menyelesaikan problem sosial yang ada. Menurut
Satjipto Rahardjo eksekutif dengan birokrasinya merupakan mata rantai untuk
mewujudkan tujuan dari setiap peraturan hukum, begitupun dengan keberadaan
legislatif ia mesti bergerak secara progresif dalam ruang fungsinya.
Mahfud MD
lalu mengutip pernyataan Satjipto Raharjo bahwa lembaga legislatif yang
terjebak dalam nalar yang begitu kaku, akan membuat dan menetapkan undang-undang
lebih dekat dengan politik daripada hukum itu sendiri. Hal ini terjadi karena
hukum menjadi sebuah produk politik . dimana dalam pandangan empirisme Hukum
selalu menjadi sebauah Variabel yang begitu inferior di hadapan superioritas
politik.
Jika
kita kemudian menarik dalam ruang kewenangan Daerah, secara nyata daerah Dalam
Undang-Undang No 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, daerah memiliki kewenangan
untuk melahirkan produk hukum berupa Peraturan Daerah. Dalam salah
satu ketentuan Umum Undang-Undang Tersebut, memberikan penjelasan bahwa Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
Kewenangan
ini, mestinya dijemput dalam nalar politik hukum progresif. Setiap Peraturan
Daerah diharapkan menjadi sebauh jembatan kesejahteraan masyarakat. Peraturan
daerah dimampukan menjadi instrument kekuatan, menguatkan daerah oleh
Legislatif dan Eksekutif. Secara
sosiologis, Peraturan daerah harus mampu dihadirkan pada tujuan-tujuan yang tepat pada ruang
lingkupnya, agar problem sosial dalam
kehidupan masyarakat dapat di urai. Bagi
Satjipto, Kualitas sebuah produk hukum, dapat dilihat dari sejauh mana ia mampu
mendatangkan keadilan serta membahagiakan masyarat. Setiap produk hukum yang mulai
menepikan tujuan akan keadilan serta kemanfaatan pada masyarakat, hakikatnya
telah berhenti menjadi hukum.
Kaharuddin Anshar
Terbit Di Koran Harian Palopo Pos, 20 Januari 2016
