masukkan script iklan disini
Dua
pendekar hukum yang yang telah mengkritik prilaku penegak hukum Indonesia itu telah
bergerak menjauh dari tempat perbincangan
mereka. Mereka perlahan menjauh, menuju sebuah gubuk reot di tengah belantara
hukum Indonesia yang dipenuhi rambatan hukum penuh legal-formalistik. Satjipto
pula Lopa hendak menemukan hukum dalam pelukan yang lain bagi masyarakat
Indonesia.
Keduanya,
kini tiba di gubuk reot tak berpenghuni. Serupa reotnya hukum Indonesia yang
kerap di daku hampir oleh setiap pemikir hukum
sebagai benteng terakhir rakyat untuk menjumpai kata keadilan. Tempat
dimana hukum sering di tamsilkan bahwa
semua orang memiliki kedudukan yang sama tanpa pengecualian apapun. Supremasi
hukum kata para pemikir hukum sambil menampuk dadanya penuh bangga.
Jika
gubuk-gubuk rakyat semakin reot dan tak dihuni karena kemiskinan yang
diciptakan kekuasaan, maka reotnya hukum dan enggannya rakyat mempercayainya, sebab
hukum kerap menjelma kepentingan kelas dominan, hukum menjadi milik minoritas yang
kuasa namun menindas. Hukum adalah hal-hal yang di produksi lebih dominan dari
hal-hal yang sangat politis, ketimbang dari subtansi hukum itu sendiri. Tutur
Tjip, kembali melihat sisi lain hukum Indonesia.
Setumpuk
kayu kini telah disilangkan, api mulai menyala-nyala, lalu udara dingin
perlahan menyergap kedua begawan hukum tersebut. Tiba-tiba Lopa berbicara, “Tjip,
hukum kita hidup dalam riak yang lain, ia mengalir bukan pada tempatnya, hukum
kita tertutup, ia meninggalkan mosaik-mosaik sosial dan melepaskan derita bagi
para penegak hukum yang mampu berjuang pada subtansi hukum yang utuh, juga
melepaskan derita pada masyarakat. Hukum kini benar menjadi sesuatu yang
menakutkan bagi masyarakat. “Tjip hukum
kita benar-benar di penjara oleh kekuasaan” pelan Baharuddin Lopa.
Seperti
gemuruh badai, pertanyaan itu menghempas pikiran Satjipto Rahardjo. Tjip seolah
menemui pertanyaan yang meruntuhkan ketegaraannya, ia menatap jauh menembus
kegelapan belantara hukum Indonesia, matanya seperti sediakala nanar jika
mengingat rakyat dan hukum di hadapan dominasi kekuasaan. Sebulir airmatanya
terjatuh mengikuti tirus wajanya yang kian cekung, terjatuh membasahi tanah ke
Indonesiaan. Tjip menjawab, sepertinya kita kembali masuk ke dalam
keterlanjangan hukum, hukum merupa petahanan kekuasaan, mereka hendak survive dengan menjadikan hukum sebagai
kekerasan yang diformalkan.
Baharuddin
Lopa terdiam, ia membayangkan gerak pendulum hukum di tengah situasi menuju
tertib sosial mengalami proses defisit gerak semestinya, gerak hukum semata menjadi
tatanan kekuatan. Hukum serupa hidup di zaman para penganut filsuf Ionia di
Yunani abad ke-6 SM, kala itu hukum kodrat
yang yang menggerakkan pandangan tentang keberlakuan hukum dalam alam merupa hukum survival. Sebuah tatanan
hukum yang membangun logika dari sebuah persoalan paling mendasar ada atau
lenyap.
Hukum
sebagai startegi tertib sosial, memasuki ruang kegelapan. Hukum menjelma
paradoks, ia sebuah inkonsistensi atas apa yang seharusnya. “Ada” sebagai
kekuasaan memaksanya menjadi sesuatu yang tak seharusnya. Kehendak-kehendak
untuk mempertahankan kepentingan menjadikan hukum sebagai variabel dominasi penuh tanpa otonomisasi,
hukum pun digerakkan penuh kaku, semata kepastian tanpa wajah keadilan serta
moralitas hukum.
Hampir
seperdua malam, keheningan bergelombang, ingatan nurani hukum bertamu. Dari
pendar cahaya hukum yang memahat tanah sosial Indonesia. Nyala api kedua
begawan hukum Indonesia, masih menyala, menyeruakkan harapan hukum hendaknya mamancar
cahaya dalam kegelapan. Menggugat tradisi-tradisi berhukum yang di bangun dalam
belantara tatanan kekuasaan yang begitu superior.
Setumpuk
kayu yang dinyalakan kedua begawan hukum
perlahan habis terbakar. Timangan
kegelapan sebentar lagi memeluk bumi.
Bara api masih menyala-nyala, serupa hukum yang mestinya nyala api dalam
kegelapan, membara, memantik cahaya keadilan dalam kegelapan belantara hukum
Indonesia.
Satjipto
bergerak memasuki gubuk reot. Dalam kesempurnaan datangnya gelap, perlahan ia
berbaring di bawah tikar keheningan hukum bersama Lopa. Lalu ia mengucap lirih “Hukum mestinya menjadi nyala api, membakar
rumah angkuh para yang tiran. Cahaya mengusir gelap, rumah hunian bagi para pencari
keadilan, benteng terkahir bagi rakyat. Hukum harus memeluk manusia bukan penguasa,
jika hal tersebut terjadi, jangan pernah percaya para penegak hukum, sebab
hukum adalah soal keberpihakan pada keadilan. Jika tertib sosial justru semakin
tiada, kekerasan formal menggila, korupsi semakin membara, curigailah hukum
telah hidup dalam alam lain, dan para penegak hukum telah menjelma semata hantu-hantu
sosial bagi rakyat, serta pengabdi semata bagi penguasa.
Baca juga Belantara Hukum Indonesia di http://lenterapurnama.blogspot.co.id/2016/02/belantara-hukum-indonesia.html
