masukkan script iklan disini
Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi kerakyatan (Daulat
rakyat), sangat menghendaki adanya upaya pemenuhan kebutuhan rakyat,
pemenuhan kebutuhan ini dilakukan dengan pengelolaan kekayaan alam
dengan menjadikan rakyat sebagai sasaran peningkatan kesejahteraan,
rakyat dalam hal ini harus mampu terwadahi kebutuhannya oleh negara.
Namun dalam kehidupan yang sesungguhya kebanyakan rakyat beserta
kekayaan alam daerahnya yang ada diseluruh pelosok Indonesia menjadi
lahan pengambilan keuntungan oleh gerombolan kaum
kapitalis-birokrasi-elit politik.
Kekayaan alam yang
dimiliki rakyat secara kolektif yang sangat jelas diamanahkan oleh
undang-undang dasar dimana digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran
rakyat justru di jauhkan dari kepemilikan rakyat. Dalam benturan
realitas kekinian rakyat semakin tertinggal, kemiskinan menurun secara
kontinyu pada generasi selanjutnya. Terkhusus di daerah- daerah pedesaan
rakyat semakin tertinggal jauh sementara arus kehidupan perkotaan
semakin meningkat dan menumpuk. Penumpukan ini tentunya berbanding lurus
dengan penumpukan dan menguatnya simpul kekayaan di pusat-pusat
perkotaan.
Semakin kuatnya simpul kapitalisme ini ternyata
tak mampu terurai oleh ruh demokrasi yang mengedepankan semangat
ke-daulatan rakyat, menjadi penyebab tergadainya demokrasi kerakyatan
itu sendiri. Demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan menuju cita-cita keadilan sosial ternyata bertekuk lutut
dihadapan kapitalisme - birokrasi – elit politik. Anggaran pengelolaan
Negara akhirnya habis terkuras oleh syahwat kuasa yang pada akhirnya
mematikan kehidupan rakyat.
Ke-berdaulatan rakyat ketika
kontestasi pemilihan pemimpin dan keterwakilan rakyat di lingkaran
eksekutif dan legislatif menjadi dalil kuno bahwa demokrasi telah
terlaksana. Kedaulatan dalam wadah demokrasi yang seperti ini
berimplikasi pada cara pandang bahwa ke-daulatan rakyat adalah ketika
massa rakyat hadir di bilik-bilik suara,dan menandai pilihannya.
Sementara disisi lain dana pelakasanaan moment demokrasi semakin besar
namun sangat kecil dalam upaya memberikan kembali atau mengembalikan
makna pemuliaan kedaulatan rakyat pada posisi yang sebenarnya.
Yudi
latif mengatakan bahwa “Cita-cita pemuliaan daulat rakyat bergema kuat
dalam sanubari pendiri bangsa sebagai pantulan dari semangat emansipasi
dari aneka bentuk penindasan, khusunya penindasan yang ditimbulkan oleh
kolonialisme dan feodalisme yang bersahutan dengan semangat
egalitarisme”.Namun semangat pemuliaan ini berubah haluan
ketika berada di tangan penguasa yang korup, pemuliaan hanya sebatas
kedaultan demokrasi prosedural, demokrasi ke-rakyatan (daulat rakyat)
yang hanya menampilkan polesan lipstik demokrasi tampa pernah menyentuh
secara langsung bagaimana seharusnya posisi rakyat ketika berada dalam
denah demokrasi itu sendiri, bahkan cita pemuliaan daulat rakyat justru
menjadi musuh oleh elit-pelaku kuasa yang kapitalistik-Individual
Semangat
pemuliaan dalam ke-sejarahan pejuang dahulu telah menaglami metamorfosa
yang sangat ekstrim, jika semangat kesejaharan dahulu menghendaki
pemulian daulat rakyat seperti perubahan ulat menjadi kupu-kupu maka
dalam sejarah ke-kinian menghendaki kupu-kupu menjadi buaya, sebuah
perubahan yang sangat ekstrim dan sangat membahayakan bagi runtuhnya
ke-daulatan rakyat di tangan minoritas elit-kuasa.
Adanya
kesenjangan yang begitu lebar antara ke-kuasaan dan ke-daulatan rakyat
semestinya mampu di eliminasi setidaknya jarak antara gagasan dan
pelaksanaan harus mendekat kembali. Dimana demokrasi ke-rakyatan harus
mampu di pahami secara utuh tampa ada tendensi kepentingan
individualistik yang nantinya bisa mematikan kedaulatan bagi rakyat.
Amanah ke-kuasaan dan kedaulatan rakyat harus di pandang dalam kerangka
pembicaraan yang utuh dan mendalam, dimana ke-kuasaan itu bersumber dari
rakyat oleh dan untuk rakyat yang berada dalam amanah ke-Tuhanan, bukan
skedar kedaulatan prosedural teoritis bukan pula berbicara tentang,
ke-akuan ke-kamian yang dibangun atas semangat invidualistik dan
semangat golongan tertentu tapi berbicara tentang ke-kitaan, kita dalam
bingkai rakyat Indonesia yang berkeadilan.
Ke-daulatan
yang sifatnya prosedural ini hanyalah akan melahirkan permasalahan besar
bagi keberadaan dan keutuhan Negara Indonesia, kedaulatan yang hanya di
ukur dari luas wilayah dan banyaknya tapal batas yang berdiri di tepi
Negara Indonesia yang terbentang dari sabang sampai merauke, akan
memunculkan resistansi dari rakyat, resistansi ini adalah perlawanan
dari pemahaman kedaulatan rakyat terhadap kedaulatan prosedural, suatu
hal yang sangat aneh ketika bangsa ini hanya sibuk berjuang demi
memperlihatkan dan mempertahankan kedaulatan prosedural di hadapan
komunitas internasional dan disatu sisi mengabaikan kedaulatan subtantif
(daulat rakyat).
Sebuah pentas pertunjukan yang teramat
menyedihkan ketika rakyat yang ada di teras Negara yang berbatasan
dengan Malasyia harus berjuang tampa ada pendistribusian pembangunan
dari pemerintah, kondisi rakyat papua yang pada ujungnya termarjinalkan
dari kekayaan emas dan tembaga yang mereka miliki serta hidup dalam
teror ke amanan yang semakin menggila adalah sebuah cerminan kegagalan
dalam menghidupkan ruh demokrasi kerakyatan itu sendiri, sebuah pentas
penjajahan rupa anak negeri dalam belenggu kapitalisme yang terus
menguras kekayaan alam rakyat demi pemenuhan kepentingan
kapitalis-birokrasi dan elit-politik.
Jika kejadian ini
terus terjadi tampa ada upaya perbaikan oleh pemerintah dan para wakil
rakyat, lewat kerja real baik dari sisi regulasi dan implementasi kerja
perbaikan di lapangan, bukan tidak menutup kemungkinan
jika rakyat sudah
berada pada titik kejenuhan, akan memunculkan upaya resistansi. Upaya
resistansi terhadap keutuhan Negara ini akan mengalir dari rakyat,
sebuah perlawanan disaat “kapitalisme telah menaklukkan demokrasi”
(capitalism has invaded democracy).
Melihat demokrasi
kerakyatan (daulat rakyat) yang nampaknya sudah mendekati titik nadir,
dimana kesenjangan kemakmuran telah begitu jelas di hadapan mata rakyat
Indonesia. Maka sejatinya ruh demokrasi kerakyatan (daulat rakyat),
harus benar-benar mampu mengurai simpul-simpul kekayaan yang menumpuk di
lingkaran ke-kuasaan, demokrasi kerakyatan harus terimplementasi menuju
keadilan sosil bagi seluruh rakyat Indonesia, Kedaulatan rakyat harus
terselmi mulai dari sabang sampai merauke, penghuni lembaga politik yang
menjadi penyalur aspirasi ke-rakyatan harus berani mengatakan dan
melakukan bahwa kedaulatan yang mereka perjuangkan bukan ke-daulatan
partai tetapi kedaulatan rakyat, partai hanyalah alat sedangakan
semangat penggeraknya adalah semangat ke-rakyatan, bukan semangat
materialis. Semangat inilah yang harusnya terejawantahkan dalam regulasi
kebijakan yang berada pada semangat ke-daulatan rakyat.
Pada
akhirnya keberadaan rakyat Indonesia secara keseluruhan harusnya mampu
terekat oleh pulau-pulau keadilan, sehingga keterpisahan dalam pandangan
rakyat akan menyatu dalam simpul kebersamaan dalam semangat
ke-indonesiaan, pulau bukan lagi menjadi pembatas antara daerah, pulau
termakanai sebagai tempat munculnya perahu yang mejadi jalur-jalur
pendistribusian kedaulatan rakyat yang sejatinya akan mengantar pada
keutuhan Negara Indonesia.
